UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

UU guru dan dosen

Pasal 1 ayat 13 : organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profisionalitas guru.

BAB III PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7 ayat 1 h : memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofisinalan

Pasal 7 ayat 1 I : memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal hal yang berkaitan denga tugas keprofesionalan guru.

Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban pasal 14 ayat 1

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,guru berhak :

1. a Memproleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social.

1.b Mendapatkan promusi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

1.c Memproleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intlektual.

1.d Memproleh ksempatan untuk meningkatkan kompetensi.

1.g Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

1.h Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.

1.i Memiliki kesempatan untuk berserikatdalam penentuan kebijakan pendidikan.

1.k Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

PASAL 19

1. Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan Pendidikan , asuransi pendidikan,beasiswa dan penghargaan bagi guru,serta kemudahan untuk memperoleh pendidikn bagi putra dan putri guru,pelayanan kesehatan,atau bentuk kesejahteraan lain.

2. Pemerintah dan / atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah

PASAL 32

1. Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier

2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional

3. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui jabatan fungsional

4. Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi

PASAL 35

1. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan

2. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sekurang-kurangnya 24 ( dua puluh empat ) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 ( empat puluh ) jam tatap muka dalam 1 minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 ( tiga puluh tujuh koma lima ) jam kerja dalam 1 minggu

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah

PASAL 39 PERLINDUNGAN

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan / atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain

4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan / pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas

5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan / atau resiko lain

PASAL 40 CUTI

1. Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah

ORGANISASI PROFESI DAN KODE ETIK

PASAL 41

1. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen

2. Organisasi profesi sebagimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat

3. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi

4. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Pemerintah dan / atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru

PASAL 42

ORGANISASI PROFESI GURU MEMPUNYAI KEWENANGAN :

a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru

b. Memberikan bantuan hukum kepada guru

c. Memberikan perlindungan profesi guru

d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru dan

e. Memajukan pendidikan nasional

PASAL 77 SANKSI

1. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa :

a. Teguran

b. Peringatan tertulis

c. Penundaan pemberian hak guru

d. Penurunan pangkat

e. Pemberhentian dengan hotmat

f. Pemberhentian tidak dengan hormat

3. Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas

4. Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama

5. Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi

6. Guru yang dikenai sanksi sebagimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mempunyai hak membela diri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: