PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

garuda

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan …

– 2 –

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 381 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya;

13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

MEMUTUSKAN : …

– 3 –

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

2. Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.

3. Kurikulum Pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.

4. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan agama terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan agama.

5. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas sesuai dengan Standar Isi.

6. Kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.

7. Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

8. Pembina Pendidikan Agama adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang agama yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk mendidik dan atau mengajar pendidikan agama pada sekolah.

9. Pengawas …

– 4 –

9. Pengawas Pendidikan Agama adalah guru agama berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah.

10. Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama yang selajutnya disingkat FKG-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama pada TK.

11. Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat KKG-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama pada SD dan SDLB.

12. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat MGMP-PA adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.

13. Kelompok Kerja Pengawas yang selanjutnya disingkat POKJAWAS Pendidikan Agama adalah organisasi pengembangan profesi Pengawas Pendidikan Agama pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.

14. Komunitas Sekolah adalah warga sekolah yang mendukung proses pencapaian tujuan pendidikan agama di sekolah yang mencakup unsur pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa serta unsur pelayanan yang ada di lingkungan sekolah.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan agama.

16. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah.

(2) Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu.

(3) Pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 3

(1) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

(2) Setiap…

– 5 –

(2) Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pasal 4

(1) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas.

(2) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari

15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.

(3) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit

15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut.

(4) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

BAB II

STANDAR ISI

Pasal 5

(1) Menteri merumuskan dan mengevaluasi standar isi pendidikan agama sebagai masukan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Standar Isi Pendidikan Agama merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Perumusan Standar Isi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk :

a. memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagamaan peserta didik;

b. mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari;

c. menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

d. membangun…

– 6 –

d. membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berprilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, dan bertanggung jawab; serta

e. mewujudkan kerukunan antar umat beragama;

BAB III

KURIKULUM

Pasal 7

(1) Kurikulum Pendidikan Agama disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

(2) Kurikulum Pendidikan Agama dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lingkungan sekolah dan daerah.

(3) Sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.

(4) Kurikulum Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 8

(1) Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan dengan mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan ajaran agama.

(2) Proses pembelajaran pendidikan agama dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama.

(3) Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Bagian Kesatu

Proses Pembelajaran Intrakurikuler

Pasal 9

(1) Proses pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien.

(2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP dalam Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

(3) Rencana…

– 7 –

(3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan belajar, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

(4) Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

(5) Penilaian pembelajaran pendidikan agama dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur tingkat penguasaan dan pencapaian kompetensi peserta didik.

(6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pengamatan, penilaian hasil karya/tugas, praktik, portofolio, penilaian diri, ulangan harian, dan ulangan umum.

(7) Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran.

Bagian Kedua

Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler

Pasal 10

(1) Proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan agama merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.

(2) Pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengayaan materi pendidikan agama.

(3) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantapan keimanan dan ketakwaan.

(4) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

(5) Perluasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalian potensi, minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan peserta didik di bidang pendidikan agama.

Pasal 11

(1) Sekolah dapat mengembangkan dan menambah kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

(2) Pengembangan kegiatan ekstrakulikuler Pendidikan Agama harus selaras dengan tujuan Pendidikan nasional dan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

(3) Ketentuan…

– 8 –

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran ekstrakurikuler Pendidikan Agama pada Sekolah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

BAB V

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 12

(1) Standar Kompetensi Lulusan pendidikan agama dirumuskan oleh Menteri, bersama Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(2) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan dapat memperluas dan mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dan lingkungan.

(3) Perluasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat Propinsi disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi.

(4) Perluasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan/atau tingkat satuan pendidikan disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(5) Ketentuan mengenai perluasan dan pengembangan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Guru Pendidikan Agama

Pasal 13

Guru Pendidikan Agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan agama dan/atau program studi agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama.

Pasal 14

(1) Pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri.

(2) Pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Pengadaan…

– 9 –

(3) Pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh sekolah atau penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

(4) Dalam hal sekolah atau penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyediakan guru pendidikan agama, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru sesuai dengan kebutuhan.

(5) Penyediaan guru oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah melalui proses verifikasi kelayakan untuk mendapat bantuan guru.

(6) Kebutuhan jumlah guru pendidikan agama ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat guru pendidikan agama, Pemerintah dapat menugaskan pembina pendidikan agama untuk mengajar pendidikan agama di sekolah.

(2) Pembina pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 16

(1) Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan.

(2) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual;

b. penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama;

c. pengembangan kurikulum pendidikan agama;

d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama;

e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama;

f. pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama;

g. komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;

h. penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama;

i. pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama; dan

j. tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.

(3) Kompetensi…

– 10 –

(3) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;

b. penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;

c. penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;

d. kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; serta

e. penghormatan terhadap kode etik profesi guru.

(4) Kompetensi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;

b. sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan

c. sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.

(5) Kompetensi Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama;

b. penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama;

c. pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif;

d. pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan

e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

(6) Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama;

b. kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah;

c. kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta

d. kemampuan…

– 11 –

d. kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 17

(1) Pembinaan Guru Pendidikan Agama secara nasional dilakukan oleh

Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri.

(2) Pembinaan Guru Pendidikan Agama tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

(3) Pembinaan Guru Pendidikan Agama tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi pendidik, dan bentuk lainnya.

(5) Organisasi profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi FKG-PA, KKG-PA, MGMP-PA dan organisasi profesi sejenis.

Bagian Kedua

Pengawas

Pasal 18

Pengawasan pendidikan agama pada satuan pendidikan dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama.

Pasal 19

(1) Pengawas pendidikan agama bertugas melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pendidikan agama pada sekolah yang meliputi penilaian, pembinaan, pemantauan, penelitian, pelaporan dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama sesuai dengan standar nasional pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan agama dan tujuan pendidikan nasional.

(2) Pengawas pendidikan agama berwenang:

a. melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah;

b. melakukan pembinaan terhadap guru pendidikan agama;

c. melakukan penelitian tindakan kepengawasan, penelitian sekolah dan penelitian kelas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama;

d. menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah;

e. memberikan…

– 12 –

e. memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait tentang penyeleng-garaan pendidikan agama;

f. memberikan penilaian guru pendidikan agama dan rekomendasi dalam rangka mutasi dan promosi;

g. menerapkan metode kerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesi;dan

h. memberikan masukan untuk pengembangan pendidikan agama di sekolah.

Pasal 20

(1) Pengawas Pendidikan Agama harus memenuhi persyaratan :

a. untuk TK dan SD sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pendidikan agama di TK dan SD dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun atau pengalaman sebagai kepala TK atau SD minimum 4 (empat) tahun;

b. untuk SMP, SMA, dan SMK sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik Strata 2 kependidikan dengan ijazah Strata 1 dalam pendidikan agama dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pendidikan agama di SMP, SMA, dan SMK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun atau pengalaman sebagai kepala SMP, SMA, dan SMK minimum 4 (empat) tahun;

c. memiliki pangkat sekurang-kurangnya penata, golongan ruang iii/c;

d. berusia maksimal 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas pendidikan agama;

e. memenuhi kompetensi sebagai pengawas pendidikan agama yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;dan

f. lulus seleksi pengawas pendidikan agama.

(2) Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat guru pendidikan agama yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d,

Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dapat menetapkan kebijakan khusus dengan mempertimbangkan prinsip profesionalitas dan kondisi setempat.

Pasal 21

(1) Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan sosial.

(2) Kompetensi …

– 13 –

(2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rasa tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama;

b. kreativitas dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas jabatannya sebagai Pengawas Pendidikan Agama;

c. rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama; serta

d. motivasi kerja pada dirinya dan memotivasi pendidik dan peserta didik.

(3) Kompetensi supervisi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguasaan metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah;

b. penyusunan program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan agama di sekolah;

c. perancangan metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan pendidikan agama di sekolah;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan pendidikan agama berikutnya di sekolah;

e. pembinaan guru pendidikan agama dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan agama berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah;

f. pembinaan guru pendidikan agama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pendidikan agama di sekolah;

g. dorongan bagi guru pendidikan agama untuk merefleksikan kelebihan dan kekurangannya dalam melaksanakan tugasnya di sekolah;

h. pemantauan pengelolaan pendidikan agama di sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama; dan

i. pemantauan pelaksanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama di sekolah.

(5) Kompetensi supervisi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemahaman konsep, teori dasar, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan pendidikan agama di sekolah;

b. pemahaman …

– 14 –

b. pemahaman konsep, teori, teknologi, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah;

c. pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun silabus pendidikan agama di sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, dan prinsip pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

d. pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran dan bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah;

e. pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun RPP pendidikan agama di sekolah;

f. pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan di kelas dan atau di luar kelas untuk mengembangkan potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah;

g. pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam mengelola, merawat, mengembangkan, menggunakan media pendidikan, dan fasilitas pembelajaran pendidikan agama di sekolah; dan

h. pemberian motivasi bagi guru pendidikan agama untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah.

(5) Kompetensi evaluasi pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

b. penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah;

c. pembimbingan bagi guru agama dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah;

d. penilaian kinerja guru agama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah;

e. pemantauan pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pendidikan agama di sekolah;

g. pembinaan guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan agama di sekolah;

h. pengolahan data hasil penilaian kinerja guru pendidikan agama; dan

i. analisis faktor pendukung dan kendala dalam pengembangan pendidikan agama di sekolah sebagai bahan kebijakan.

(6) Kompetensi …

– 15 –

(6) Kompetensi penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. penguasaan berbagai jenis, pendekatan, dan metode penelitian dalam pendidikan agama;

b. kemampuan menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas pendidikan agama;

c. penyusunan proposal penelitian pendidikan agama baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;

d. pelaksanaan penelitian pendidikan agama untuk pemecahan masalah pendidikan agama, dan perumusan kebijakan pendidikan agama yang bermanfaat bagi tugas tanggung jawab pengawas pendidikan agama;

e. pengolahan data hasil penelitian pendidikan agama baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;

f. penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan agama dan/atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan agama;

g. penyusunan panduan, buku dan/atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah sebagai tindaklanjut hasil penelitian;

h. pelaksanaan penelitian tindakan kepengawasan dalam rangka peningkatan mutu supervisi pendidikan agama;

i. pemberian bimbingan kepada guru pendidikan agama untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian tindakan kelas dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama di kelas; dan

j. kerjasama dengan kepala sekolah untuk melaksanakan penelitian tindakan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pendidikan agama di sekolah.

(7) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama;

b. sikap aktif dalam kegiatan organisasi profesi pendidikan agama dan asosiasi pengawas pendidikan;

c. kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan komunitas sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kepengawasan pendidikan agama; serta

d. sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas.

Pasal 22 …

– 16 –

Pasal 22

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pengawas pendidikan agama dilakukan oleh Menteri.

(2) Pemerintah daerah dapat mengangkat pengawas pendidikan agama setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(3) Jumlah kebutuhan Pengawas Pendidikan Agama pada sekolah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama secara nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri.

(2) Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

(3) Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi tenaga kependidikan, dan bentuk lainnya.

(5) Organisasi profesi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) meliputi Pokjawas dan organisasi profesi sejenis.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 24

(1) Setiap sekolah wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai stándar nasional pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan agama yang meliputi, antara lain, sumber belajar, tempat ibadah, media pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium pendidikan agama.

(2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain, kitab suci, buku teks dan buku penunjang, buku referensi agama, bahan bacaan, media cetak dan media elektronik untuk memperluas wawasan pendidikan agama.

(3) Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan pertimbangan Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

BAB VIII …

– 17 –

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

(4) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.

(5) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

  1. Sarana dan prasarana pendidikan agama;
  1. Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler pendidikan agama;
  1. Insentif dan tunjangan guru dan pengawas pendidikan agama;
  1. Bantuan biaya operasional organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan agama.

BAB IX

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 26

(1) Penilaian hasil belajar pendidikan agama meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

(2) Penilaian hasil belajar pendidikan agama oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ulangan, penugasan, pengamatan perilaku dan praktik;

(3) Penilaian hasil belajar pendidikan agama oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tulis dan ujian praktik;

(4) Penilaian hasil belajar pendidikan agama oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian yang dilaksanakan secara nasional.

BAB X …

– 18 –

BAB X

EVALUASI PENGELOLAAN

Pasal 27

(1) Evaluasi dilaksanakan untuk menjamin mutu pengelolaan pendidikan

agama.

(2) Evaluasi dilaksanakan terhadap standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian.

(3) Evaluasi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.

BAB XI

SANKSI

Pasal 28

(1) Sekolah yang tidak menyelenggarakan Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan dalam bentuk teguran lisan; atau

b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;atau

c. penutupan berupa pencabutan izin operasional pendirian.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

b diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Pengawas pendidikan agama.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan setelah dilakukan pembinaan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, maka semua Ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30…

– 19 –

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 596

clip_image002clip_image003clip_image003[1]clip_image004clip_image004[1]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: