Rapat Teknis Keorganisasian Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta

logo kemenag

RAPAT KOMISI GABUNGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2011

PERMASALAHAN 2010

ISSUE STRATEGIS 2011

MASUKAN KEBIJAKAN/KEGIATAN TAHUN 2012

I. PURNA PASKIBRA

– Potensi Paskibraka Madrasah tdk bs dikembangkan karena kebijakan Disorda yang tidak mengakomodir pembinaan yang sudah ada

– Kebijakan dalam fase penyeleksian harus mengikuti format pelaksanaan dari tingkat kecamatan, sedangkan Kemenag sudah mempunyai tingkatan yang sama dengan Disorda

– Pengiriman peserta didik di tingkat MA kurang memenuhi kriteria yang dibutuhkan sebagai anggota paskibraka

– Belum adanya juknis dan juklak yang jelas yang dikeluarkan Kanwil ke tingkat Kota perihal pelaksanaan pembinaan paskbiraka

– Belum adanya sarana prasarana untuk menunjang operasional kegiatan dalam hal keseragaman dinas

II. IGRA DKI JAKARTA

– Kurangnya pengawas RA yang kompeten di bidangnya

– Belum meratanya bantuan

– Belum adanya untuk guru berprestasi dan kepala RA berprestasi yang diberikan reward

– Peningkatan kemitraan Mapenda Kota dan Kanwil

– Belum terlaksananya kerjasama antar organisasi PAUD

– Masih banyak guru RA yang belum terangkat menjadi PNS

III. FK GPAI TK

– Belum adanya guru PAI khusus di TK

– kurangnya pembinaan kurikulum PAI TK

– Belum adanya pengawas PAI TK yang kompeten

– Belum tersosialisasinya FK GPAI TK secara menyeluruh

– Belum adanya pengangkatan PNS guru PAI

– Belum ada bantuan untuk TK dan lembaganya

IV. BRIDGE

– Belum adanya payung hokum RMBI dan MBI

– Masih banyaknya guru yang belum menguasai IT

– Kurangnya fasilitas IT yang mendukung pembelajaran

– Muatan kurikulum yang terlalu padat

V. TIM PENGEMBANG KURIKULUM

– MADRASAH SWASTA BELUM TERSENTUH MSN

– BELUM ADANYA STANDARISASI VALIDASI DOKUMEN KTSP SATUAN PENDIDIKAN

– KURIKULUM MADRASAH TERLALU GEMUK

– KEBERADAAN TPKM BAIK TINGKAT PROVINSI MAUPUN KOTA BELUM TERSOSIALISASI SECARA MAKSIMAL

VI. KKG PAI SD

1. Jam pelajaran PAI yang kurang per minggu

2. Eskul yang belum maksimal

3. Penambahan Jam Pelajaran PAI SD dari 3 menjadi 5 jam Pelajaran

4 . Keorganisasian KKG PAI

5.PPA I TK/SD

VII. MGMP PAI SMP, SMA, SMK

1. Kesra GPAI NIP 130.. dan 150.. serta NIP Pemda.

2. Gupres dan jenjang karier.

3. Sertifikasi GPAI

4. DIPA USBN PAI.

5. Kelembagaan PAIS di tingkat provinsi dan kota.

6. Kualitas PAI

7. Menegemen Rohis.

Peningkatan sarana dan prasarana PAI

– Pengembangan paskibraka MA se pulau jawa serta sosialisasi kebijakan

– Perlunya pengawas yang kompeten di bidangnya

– Pemerataan bantuan

– Sosialisasi FK GPAI TK secara menyeluruh

– Tuntutan globalisasi terhadap pendidikan berwawasan internasional

– peserta didik yang sudah menjadi digital

– Tuntutan kompetensi guru untuk menguasai IT dalam proses pembelajaran

– Efisiensi kurikulum

– BERDASARKAN PP NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG SNP, SETIAP SATUAN PENDIDIKAN SUDAH MELAKSANAKAN 8 SNP TAHUN 2012

-DOKUMEN KTSP HARUS DIVALIDASI OLEH :

TINGKAT MI DAN MTs OLEH KASI MAPENDA

TINGKAT MA OLEH BIDANG MAPENDA

– DEGRADASI NILAI-NILAI KARAKTER MADRASAH

– SESUAI EDARAN DIRJEN PENDIS TENTANG TPKM BAIK TINGKAT PROVINSI MAUPUN KOTA YANG BERTUGAS MEMBANTU MEMPERCEPAT PEMENUHAN 8 SNP PADA SETIAP SATUAN PENDIDIKAN

– Penambahan jam pelajaran Agama/PAI

– Perlunya kegiatan :

1.IRAMA(Ibadah Ramadhan )

2.PHBI

3.LOKETA/PENSI

4. Pelajaran Manasik Haji bagi siswa SD.

5.Materi pelajaran fiqih yang masih terlalu dangkal

– ditambahkannya materi Pendidikan Karakter bangsa, budi pekerti dan Pendidikan tertib lalu lintas

– Kurangnya penguasaan kepengawasan terhadap PAI dan masih banyak yang minder dengan GPAInya

Banyak permintaan pengawas dari GPAI

sendiri

1. Kesra GPAI NIP 150.. merasa didiskriminasikan dengan GPAI NIP 130..dan NIP Pemda.

2. Adanya pengangkatan guru honorer dan guru PTT oleh Pemda sebanyak 700 orang.

3. Adanya kesan Kemenag. Kurang perhatian terhadap GPAI dalam proses sertifikasi.

Adanya penambahan jam PAI

– Sinerginya hubungan lintas sektoral antara dinas terkait dengan paskibraka MA secara kesinambungan

– Memberikan reward point bagi siswa berprestasi yang masuk anggota paskibraka dari tingkat kota sampai provinsi

– Memberikan kontribusi yang sama terhadap siswa madrasah dengan SMU

– Mengangkat pengawas dari guru RA yang sudah PNS

– Pembinaan kurikulum bagi guru PAI TK

– Menangkat guru Agama PNS untuk PAI TK

– Memberi dukungan yang lebih besar terhadap pembentukan RMBI

– Mengadakan pelatihan-pelatihan pembelajaran berbasisi IT bagi pendidik/TP

– Meningkatkan pengadaan fasilitas IT di madrasah

– Simplifikasi da efisiensi kurukulum madrasah seperti sekolah-sekolah di Negara maju

– Meningkatkan program kerjasama dan pengiriman guru-guru tenaga pendidik serta siswa ke luar negeri.

– MELAKUKAN SOSIALISASI PP NO. 19 TAHUN 2005 KE MADRASAH PROVINSI DKI JAKARTA

– ADANYA INSTRUKSI DARI BIDANG MAPENDA KEPADA KASI MAPENDA KOTA/KAB. UNTUK MEMVALIDASI DOKUMEN KTSP

– BEDAH KURIKULUM

– ADANYA SOSIALISASI MENGENAI TPKM BAIK TINGKAT PROVINSI MAUPUN TINGKAT KOTA/KAB

KKG PAI Mengusulkan penambahan jam pelajaran dari 3 jamelajaran per kelas perminggu,diusulkan menjadi 4-5 jam perminggu

Diusulkan:

1.IRAMA (Ibadah Ramadhan) pesantren kilat di ganti dengan istilah pesantren Romadhan dengan mengefektifkan kegiatan setiap hari di hari hari ramadhan

2.PHBI.Agar diefektifkan pelaksanaannya pada hari hari besar Islam yang selma ini belum serempak

3.LOKETA/PENSI diusulkan agaar diadakan secara rutin tiap tahun,karena kegiatan ini sangat besar manfaatnya,selain ajang kompotitif dalam prestasi,juga sebagai ajang silaturahmi.baik antar siswa atau peserta didik bahkan orang tua/wali murid.

4.Pendidikan manasik haji bagi siswa SD.

5.Pelajaran Fiqih yang lebih mendalam,terutama untuk siswa kelas 4, 5, dan 6 khususnya masalah bersuci ( pengenalan masalah hadas besar dan kecil

3. Perlu adanya revisi SK-KD

4. Agar adanya sosialisasi ke publik

5. Kiranya dapat ditinjau kembali mengingat semua itu sudah adadi dalam materi PAI

6. Agar ada upaya kesetaraan

dengan materi lain /non PAI

7.Sosisalisaikan Pedoman Ekskul dari Dirjen Pendis agar tidak merugikan GPAI

1. Segera dibuat regulasi penyamaan Kesra.

2. Perlunya kebijakan khusus terhadap guru berprestasi dalam jenjang kariernya.

3. Meningkatkan penambahan kuota sertifikasi GPAI dari 42.000 menjadi 100.000.

4. USBN PAI dimasukkan dalam DIPA

5. Segera dibentuk kelembagaan PAIS di tingkat prov. dan kota.

6. Diperbanyak Diklat, Beasiswa dan Workshop bagi GPAI.

7. Menambah jam pelajaran PAI .

8. Penyamaan visi dan misi Rohis.

9. Dibentuknya forumkomunikasi Rohis dan pembinaannya.

10.Peningkatan pemberian

Blockgreen

2 Comments to “Rapat Teknis Keorganisasian Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta”

  1. Terima kasih pak atas informasinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: